Cetak biru logistik ala Argentina (2008)

Indonesia masih terus menggodok cetak biru logistik yang diharapkan dapat menjadi solusi atas mahalnya biaya logistik saat ini. Penurunan biaya logistik sebesar 2% per tahun diharapkan bisa terjadi mulai tahun depan.
Sesama negara berkembang, Argentina lebih dahulu mengembangkan adanya cetak biru logistik untuk mengurangi tingginya biaya logistik.

Hasil audit mencatat ada lima permasalahan dalam operasional infrastruktur dan transportasi, yaitu kemacetan lalu lintas di pusat pertanian terbesar negara itu, kemacetan di terminal peti kemas, terbatasnya kapasitas angkutan kereta api, keterlambatan transportasi darat internasional, dan terbatasnya pengembangan di bidang transportasi multimoda.

Sebelum diurus secara serius, banyak pengurusan dokumen di pelabuhan dan lintasan darat di perbatasan Argentina masih menggunakan dokumen fisik. Duane (di sini Bea dan Cukai) melakukan banyak pemeriksaan fisik yang memperlambat arus barang.
Sebagian besar penyelenggara jasa logistik di negara ini merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga belum semuanya sanggup menyediakan layanan jasa standar internasional.

Hal tersebut membuat biaya logistik di negara tersebut cukup tinggi. Pada 2005, biaya logistik ekspor rata-rata 12,5% dan impor 14,2% dari nilai barang free on board (FOB).

Permasalahan dalam dunia logistik di Argentina beberapa tahun lalu bisa dikatakan sama dengan masalah yang dihadapi dunia logistik Indonesia saat ini.
Konsultan Bank Dunia Henry Sandee menjelaskan biaya logistik paling tinggi yang harus dikeluarkan pengusaha di negara ini terkait dengan masalah infrastruktur dan transportasi barang dari pabrik ke pelabuhan.

Tingginya biaya tersebut terjadi karena masalah rusaknya infrastruktur sehingga alat transportasi yang digunakan lebih boros bahan bakar dan biaya operasional lainnya, di samping banyaknya pungutan liar sepanjang perjalanan, dan terbatasnya kapasitas sarana transportasi lainnya, yaitu kereta api.
Berkaca pada Argentina, negara ini akhirnya mengusulkan suatu strategi logistik nasional berdurasi empat sampai lima tahun untuk membendung kenaikan biaya logistik.

Dewan logistik

Tindakan jangka pendek tersebut dilakukan sejalan dengan pembangunan dewan logistik nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin pemerintahan dengan wewenang hingga pengambilan kebijakan segala hal terkait dengan logistik.
Dewan ini terdiri dari berbagai unsur baik pemerintahan, swasta, maupun lembaga perguruan tinggi dengan pengetahuan logistik..
Unsur pemerintahan yang masuk mulai dari Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum,
Direktorat Bea dan Cukai, Perdagangan, Perindustrian, hingga UKM. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara tetangga Indonesia, Thailand.

Argentina membagi strategi jangka pendeknya ke dalam beberapa komponen.
Komponen tersebut a.l. memastikan kapasitas dan mutu layanan jasa yang memadai pada simpul logistik nasional mulai dari masalah armada transportasi, pusat peti kemas, hingga terminal pelabuhan.

Sejauh ini, Indonesia sendiri sudah memiliki sistem national single window untuk proses pengurusan dokumen yang masih harus terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.