JAKARTA: Kementerian Perekonomian telah menyelesaikan penyusunan cetak biru penataan dan pengembangan sektor logistik Indonesia setelah mundur dari jadwal semula pada November 2008.
Cetak biru logistik tersebut kini mulai dibahas antardepartemen sebelum ditandatangani Menko Perekonomian.
Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Logistik sekaligus Ketua Tim Penyusun Cetak Biru Logistik Firman Malem Ukur Tamboen mengatakan cetak biru sudah selesai, tinggal pembahasan akhir antardepartemen yang terkait.
"Cetak biru akan segera diluncurkan dalam 1 hingga 2 bulan mendatang," ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Dokumen cetak biru logistik ini sedang dibahas oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan, dan Departemen Perindustrian sebelum ditandatangani oleh Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.
Cetak biru penataan dan pengembangan sektor logistik Indonesia yang diperoleh Bisnis kemarin terdiri dari lima bagian, yaitu pendahuluan, sektor logistik nasional, tantangan sektor logistik Indonesia saat ini dan masa depan, visi dan strategi logistik Indonesia, serta kebijakan sektor logistik Indonesia.
Pemerintah menjelaskan tujuan dari pembuatan cetak biru ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha nasional di pasar global. Dokumen ini memformulasi visi dan kebijakan logistik nasional secara garis besar.
Cetak biru tersebut diharapkan bisa meningkatkan kinerja sektor logistik dalam rangka mempersiapkan ekonomi Indonesia menghadapi perdagangan dunia bebas yang secara nyata sudah diwujudkan dalam kesepakatan World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Asean Free Trade Area (AFTA).
Cetak biru tersebut juga membahas peran dan ruang lingkup logistik, keunikan geografis Indonesia, perubahan logistik global, dan permasalahan logistik di Tanah Air.
Visi logistik yang tercantum dalam cetak biru adalah menjadikan sektor tersebut terintegrasi antarpulau dan secara internasional terkoneksi dengan ekonomi utama dunia secara efisien dan efektif, sehingga meningkatkan daya saing nasional dalam era persaingan rantai suplai dunia.
Peluncuran cetak biru logistik ini mundur dari jadwal semula yang direncanakan selesai pada November 2008. Hingga kini belum ada rencana pasti kapan dokumen ini diluncurkan.
Mundur dari jadwal
Pembahasan dokumen ini terus dilakukan secara intensif melibatkan banyak pihak sejak Juli 2008, dimulai dari overview kinerja dan relevansi secara umum kegiatan logistik di Indonesia mulai dari titik asal pemasok hingga titik akhir pengguna.
Pemetaan ini termasuk mengetahui kegiatan persediaan, pergudangan, pengemasan, trucking, dan komponen logistik lainnya.
Tahap berikutnya adalah mempelajari kondisi dan kinerja sisi suplai yang mencakup komponen sistem logistik, peraturan perundangan, dan institusi, serta proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
Dalam sistem logistik nasional, peraturan dan perundangan adalah payung dari semua komponen yang ada.
Tahap kegita pada Agustus 2008 adalah pengkajian kebutuhan dan perspektif penggunaan sistem kegiatan logistik, termasuk kajian kemungkinan perbaikan atau penyempurnaan yang dapat dilakukan.
Selasa, 24 November 2009
Cetak biru logistik ala Argentina (2008)
Indonesia masih terus menggodok cetak biru logistik yang diharapkan dapat menjadi solusi atas mahalnya biaya logistik saat ini. Penurunan biaya logistik sebesar 2% per tahun diharapkan bisa terjadi mulai tahun depan.
Sesama negara berkembang, Argentina lebih dahulu mengembangkan adanya cetak biru logistik untuk mengurangi tingginya biaya logistik.
Hasil audit mencatat ada lima permasalahan dalam operasional infrastruktur dan transportasi, yaitu kemacetan lalu lintas di pusat pertanian terbesar negara itu, kemacetan di terminal peti kemas, terbatasnya kapasitas angkutan kereta api, keterlambatan transportasi darat internasional, dan terbatasnya pengembangan di bidang transportasi multimoda.
Sebelum diurus secara serius, banyak pengurusan dokumen di pelabuhan dan lintasan darat di perbatasan Argentina masih menggunakan dokumen fisik. Duane (di sini Bea dan Cukai) melakukan banyak pemeriksaan fisik yang memperlambat arus barang.
Sebagian besar penyelenggara jasa logistik di negara ini merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga belum semuanya sanggup menyediakan layanan jasa standar internasional.
Hal tersebut membuat biaya logistik di negara tersebut cukup tinggi. Pada 2005, biaya logistik ekspor rata-rata 12,5% dan impor 14,2% dari nilai barang free on board (FOB).
Permasalahan dalam dunia logistik di Argentina beberapa tahun lalu bisa dikatakan sama dengan masalah yang dihadapi dunia logistik Indonesia saat ini.
Konsultan Bank Dunia Henry Sandee menjelaskan biaya logistik paling tinggi yang harus dikeluarkan pengusaha di negara ini terkait dengan masalah infrastruktur dan transportasi barang dari pabrik ke pelabuhan.
Tingginya biaya tersebut terjadi karena masalah rusaknya infrastruktur sehingga alat transportasi yang digunakan lebih boros bahan bakar dan biaya operasional lainnya, di samping banyaknya pungutan liar sepanjang perjalanan, dan terbatasnya kapasitas sarana transportasi lainnya, yaitu kereta api.
Berkaca pada Argentina, negara ini akhirnya mengusulkan suatu strategi logistik nasional berdurasi empat sampai lima tahun untuk membendung kenaikan biaya logistik.
Dewan logistik
Tindakan jangka pendek tersebut dilakukan sejalan dengan pembangunan dewan logistik nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin pemerintahan dengan wewenang hingga pengambilan kebijakan segala hal terkait dengan logistik.
Dewan ini terdiri dari berbagai unsur baik pemerintahan, swasta, maupun lembaga perguruan tinggi dengan pengetahuan logistik..
Unsur pemerintahan yang masuk mulai dari Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum,
Direktorat Bea dan Cukai, Perdagangan, Perindustrian, hingga UKM. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara tetangga Indonesia, Thailand.
Argentina membagi strategi jangka pendeknya ke dalam beberapa komponen.
Komponen tersebut a.l. memastikan kapasitas dan mutu layanan jasa yang memadai pada simpul logistik nasional mulai dari masalah armada transportasi, pusat peti kemas, hingga terminal pelabuhan.
Sejauh ini, Indonesia sendiri sudah memiliki sistem national single window untuk proses pengurusan dokumen yang masih harus terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.
Sesama negara berkembang, Argentina lebih dahulu mengembangkan adanya cetak biru logistik untuk mengurangi tingginya biaya logistik.
Hasil audit mencatat ada lima permasalahan dalam operasional infrastruktur dan transportasi, yaitu kemacetan lalu lintas di pusat pertanian terbesar negara itu, kemacetan di terminal peti kemas, terbatasnya kapasitas angkutan kereta api, keterlambatan transportasi darat internasional, dan terbatasnya pengembangan di bidang transportasi multimoda.
Sebelum diurus secara serius, banyak pengurusan dokumen di pelabuhan dan lintasan darat di perbatasan Argentina masih menggunakan dokumen fisik. Duane (di sini Bea dan Cukai) melakukan banyak pemeriksaan fisik yang memperlambat arus barang.
Sebagian besar penyelenggara jasa logistik di negara ini merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga belum semuanya sanggup menyediakan layanan jasa standar internasional.
Hal tersebut membuat biaya logistik di negara tersebut cukup tinggi. Pada 2005, biaya logistik ekspor rata-rata 12,5% dan impor 14,2% dari nilai barang free on board (FOB).
Permasalahan dalam dunia logistik di Argentina beberapa tahun lalu bisa dikatakan sama dengan masalah yang dihadapi dunia logistik Indonesia saat ini.
Konsultan Bank Dunia Henry Sandee menjelaskan biaya logistik paling tinggi yang harus dikeluarkan pengusaha di negara ini terkait dengan masalah infrastruktur dan transportasi barang dari pabrik ke pelabuhan.
Tingginya biaya tersebut terjadi karena masalah rusaknya infrastruktur sehingga alat transportasi yang digunakan lebih boros bahan bakar dan biaya operasional lainnya, di samping banyaknya pungutan liar sepanjang perjalanan, dan terbatasnya kapasitas sarana transportasi lainnya, yaitu kereta api.
Berkaca pada Argentina, negara ini akhirnya mengusulkan suatu strategi logistik nasional berdurasi empat sampai lima tahun untuk membendung kenaikan biaya logistik.
Dewan logistik
Tindakan jangka pendek tersebut dilakukan sejalan dengan pembangunan dewan logistik nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin pemerintahan dengan wewenang hingga pengambilan kebijakan segala hal terkait dengan logistik.
Dewan ini terdiri dari berbagai unsur baik pemerintahan, swasta, maupun lembaga perguruan tinggi dengan pengetahuan logistik..
Unsur pemerintahan yang masuk mulai dari Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum,
Direktorat Bea dan Cukai, Perdagangan, Perindustrian, hingga UKM. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara tetangga Indonesia, Thailand.
Argentina membagi strategi jangka pendeknya ke dalam beberapa komponen.
Komponen tersebut a.l. memastikan kapasitas dan mutu layanan jasa yang memadai pada simpul logistik nasional mulai dari masalah armada transportasi, pusat peti kemas, hingga terminal pelabuhan.
Sejauh ini, Indonesia sendiri sudah memiliki sistem national single window untuk proses pengurusan dokumen yang masih harus terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.
Langganan:
Postingan (Atom)
